MAKALAH PPN DAN PPNBM PDF

Pemegang hak paten, merk dagang, hak cipta; g. Pedagang eceran atau pengusaha kecil. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya segala jenis beras dan gabah, segala jenis jagung, sagu, segala jenis kedelai, garam, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung dan sejenisnya serta uang, emas batangan dan surat-surat berharga. Jasa tidak kena PPN, yaitu: 1.

Author:Vilrajas Faukree
Country:Spain
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):1 April 2013
Pages:368
PDF File Size:9.37 Mb
ePub File Size:3.3 Mb
ISBN:482-1-51975-510-9
Downloads:67162
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Medal



Latar Belakang Masalah Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pajak.

Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain: 1. Adanya pajak berganda. Bermacam-macam tarif ada 9 macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya. Tidak mendorong ekspor. Belum dapat mengatasi penyelundupan. Sedangkan di lain sisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain: 1. Menghilangkan pajak berganda. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.

Netral dalam persaingan dalam negeri. Netral dalam perdagangan internasional. Netral dalam pola konsumsi. Dapat mendorong ekspor. Pajak Pertambahan Nilai merupakan: 1. Pajak tidak langsung. Pajak atas konsumsi dalam negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial.

Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai PPN tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Namun pada kenyataanya masyarakat kita, khusunya yang berada di desa-desa dan masyrakat awam, tidak cukup mengenal atau bahkan tidak tahu sama sekali mengenai PPn dan PPn BM, mulai dari apa itu PPn dan PPn BM, apa dasar hukumnya, apa saja objeknya, bagaimana cara penghitungannya, mekanismenya, karaketristiknya, dan lain sebagainya..

Maka dari itu berangkat dari permasalahan di atas, mengenai ketidaktahuan sebagian msyarakat Indonesia tentang PPn dan PPn BM, kami terinspirasi untuk menyajikan secara menyeluruh, detail, dan serinci mungkin, mengenai permasalahan PPn dan PPn Bm di Indonesia dalam bentuk suatu Makalah. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah, dari makalah yang kami sajikan adalah sebagai berikut.

Apa saja yang menjadi objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPn BM? Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak? Bagaimana mekanisme pengenaan PPn? Apa yang dimaksud dengan saat terutang pajak? Bagaimana mekanisme kredit pajak? Apa yang dimaksud dengan penyerahan kepada pemungut ppn?

Tujuan Di dalam suatu hal pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, begitu pun dengan makalah yang kami sajikan memiliki tujuan. Dari rumusan di atas maka adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Memaparkan objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPn BM. Untuk menjelaskan apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Mendeskripsikan mekanisme pengenaan PPn. Untuk menjelaskan yang dimaksud dengan saat terutang pajak. Untuk mendeskripsikan mekanisme kredit pajak. Untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan penyerahan kepada pemungut ppn.

Metode Penulisan Pada makalah yang kami sajikan metode penulisan yang digunakan adalah dengan libray method atau yang lebih dikenal dengan metode kepustakaan, artinya isi dari makalah ini sebagaian besar adalah hasil kutipan dan referensi dari berbagai sumber buku.

Sebagai pengganti UU nomot 19 Tahun Drt. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak muali berlaku, Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan yang pertama dilakukan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun yang muali berlaku pada tanggal 1 januari , sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun yang muali berlaku pada tanggal 1 januari , sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari Adapun tujuan perubahan ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran filosofi UU Nomor 18 Tahun adalah: a Lebih meningkatkan kepastian hokum dan keadilan b Menciptakan siste perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.

Latarbelakang perubahan justru dijumai dalam memori penjelasan bagian umum yang menegaskan bahwa dalam era reformasi saat ini, perkembangan social ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang perpajakan, yaitu: a Belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, b Kurang memberikan hak-hak wajib pajak c Kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, d Kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Berdasar 3 argumentasi yuridis dan filosofis tersebut, maka sejak 1 April sampai dengan saat ini dan seterusnya, yaitu setelah perubahan yang pertama dengan UU Nomor 11 Tahun dan perubahan yang kedua dengan UU Nomor 18 Tahun , sebagai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai sejak 1 januari dapat dikemukakan sebagai berikut ; a.

Undang-undang Nomor 8 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun yang tetap dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Karakteristik pajak pertambahan nilai a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak destinataris pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda.

Pemikul pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak 5 b.

Pajak objektif Yang dimaksud pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbunya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif yaitu adanya taatbestand. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ditentukan oleh adanya objek pajak.

Tipe Pajak Pertambahan Nilai a. Pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar presentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasi l bersih dalam rangka penghiungan pajak penghasilan. Oleh karena itu dasar pengenaan pajak pertambahan nilai akan sama dengan dasar pengenaan pajak penghasilan. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat dibeli, kemudian pemajakan yang kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

Kewajiban ini merupakan bagian dari ketentuan formal. UU no 8 tahun merupakan ketentuan materil sehingga tidak dapat apabila mengatur juga kewajiban formal. Selai itu untuk menghindari pengaturan ganda terhadap satu masalah. Barang Kena Pajak BKP Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang. Jasa Kena Pajak JKP Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. Pengusaha Kena Pajak PKP 1 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasadari luar Daerah Pabean.

PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jhumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 satu bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 dua bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil. Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP c. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean f. Ekspor BK tidak Berwujud oleh pengusaha kena pajak h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidaka dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semual tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak Masukanya tidak dapat dikreditkan. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah c.

Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional d. Batasan suatu termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentuu c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi d. Barang tersebut untuk menunjukan status PPn BM dikenakan atas: a.

Penyerahan BKPyang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang berpenghasilan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah PAbean dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya b. Untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi; b.

Melindungi produsen kecil atau tradisional; d. Untuk mengemankan penerimaan negara. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 14 b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau c.

Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Untuk impor kendaraan bermotor adalah Nilai Impor. Dalan hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrikan kendaraan bermottor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur dan Harga Jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa antara pihak-pihak tersebut sehingga Harga Jual menjadi lebih rendah daripada harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajaknya ditetapkan sebesar harga pasar wajar.

Impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum; b. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan; c.

Impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sepuluh orang sampai dengan 15 lima belas orang termasuk kemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; d. Dalam hal sebelum diperoleh surat keterangan ini sudah terlanjur membeli kendaraan bermotor yang diperlukan dan memenuhi kriteria yang seharusnya dibebaskan dari PPnBM, maka pihak pembeli dapat mengajukan permohonan pengembalian restitusi PPnBM yang sudah dibayar. Kendaraan dalam bentuk CKD; b.

TH2110D1009 PDF

Makalah Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Setiap jenis pajak juga tentu memiliki kriteria atau ciri-ciri khusus. Ciri-ciri ini ibarat karakter agar setiap orang bisa membedakan antara jenis pajak yang satu dan pajak lainnya. Pengetahuan tentang kriteria atau ciri-ciri pajak sangat penting dimiliki terutama bagi Pengusaha Kena Pajak PKP karena untuk bidang usaha biasanya berkaitan dengan banyak jenis pajak. Nah, agar kekeliruan tersebut tidak terjadi pada Anda, berikut pembahasan tentang kriteria atau ciri-ciri lengkap dari kedua jenis pajak tersebut. Pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ialah penjual atau produsen, tetapi pada akhirnya yang berkewajiban membayar pajak tersebut tetaplah konsumen akhir. PPnBM ini sendiri diberlakukan untuk menciptakan keseimbangan pembebanan pajak, mengendalikan pola konsumsi atas BKP, perlindungan pada produsen kecil, serta mengamankan penerimaan negara. Perlu diketahui bahwa ada banyak jenis barang atau jasa yang dikenai PPN.

MALA ONDA ALBERTO FUGUET PDF

Makalah Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp. Pada PPN, hal yang pertama kali ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan. Kemudian, subjek pajak yang terkena. Misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak pengkonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut, terdapat dua kategori.

A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 2 THOMSON MARTINET PDF

Pasir dan kerikil. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah: 1.

ESCLAVOS REBELDES GUILLERMO BARALT PDF

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Dari sekian pajak yang dibebankan kepada masyarakat, Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan pajak tidak langsung kareana tidak langsung dibebankan kepda penanggung pajak.

Related Articles